Bupati Bogor dan Bupati Cianjur Gelar Diskusi, Bahas Kemacetan Kawasan Wisata Puncak Bogor

Bogor, kabarpokja.com

Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur hari ini, Sabtu (18/9/2021) melakukan pertemuan dan diskusi mencari solusi terkait permasalahan Puncak. Pertemuan yang dipimpin Bupati Kabupaten Bogor dan Bupati Cianjur beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kedua daerah, dilakukan di Melrimba Garden, Jl. Raya Puncak Gadog KM 87, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua. 

Hadir pada pertemuan tersebut, Bupati Bogor, Ade Yasin, Bupati Cianjur, Herman Suherman, Ketua DPRD Cianjur, Ganjar Ramadhan, Dandim 0621/Kabupaten Bogor Letkol Inf. Sukur Hermanto, Dandim 0608/Cianjur Letkol Kav. Ricky Arinuryadi, Kapolres Bogor AKBP Harun, Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Khamim Thohari, Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Taufan Rahmadi, Kepala Sub Direktorat Lalu Lintas Transportasi Darat, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Bogor, perwakilan masyarakat Puncak Ngahiji, serta jajaran pemerintah daerah.

Bupati Bogor Ade Yasin menerangkan, pertemuan ini mendiskusikan dan mencari solusi bersama, baik jangka pendek maupun jangka panjang, untuk penanganan kawasan Puncak, menghasilkan solusi terbaik yang tentunya memberikan banyak kebaikan bagi masyarakat.

“Tiada hari tanpa macet di Puncak, Puncak ini selalu viral karena perhatian media selalu tertuju ke sana. Dulu Puncak pernah jadi destinasi wisata nasional, tapi karena macet akhirnya dicabut. Tapi tetap saja Puncak dianggap menarik oleh wisatawan. Kenapa Puncak menarik perhatian, karena alamnya yang indah,” terang Ade Yasin.

Ade menjelaskan, kami pada intinya mendukung kebijakan pemerintah pusat menerapkan ganjil genap di wilayah Puncak, karena sudah 36 tahun kita melakukan sistem satu arah, mudah-mudahan dengan ganjil genap akan ada perubahan atau perbaikan.

Namun kita jangan hanya memperhatikan Puncak itu dari sisi macetnya saja, selalu jadi persoalan adalah macet, yang dicari solusinya soal macet, yang harus diselesaikan soal macet. Kita lupa ada potensi yang cukup besar di Puncak ini, yaitu potensi ekonomi dan pariwisata,” tandas Ade.

“Harus ada solusi besar, jadi tidak hanya mengatur lalu lintas saja, tapi semua kepentingan masyarakat dapat terakomodir. Menurut saya, solusinya hanya ada satu, buka jalur yang lain yakni jalur Puncak 2. Kalau negara dapat membiayai di luar jawa dengan anggaran ratusan trilyun, kenapa di Kabupaten Bogor yang anggarannya hanya kurang lebih 5 trilyun, tidak bisa,” ujar Ade Yasin.

Ade menambahkan, mudah-mudahan hasil pertemuan hari ini sampai ke pemerintah pusat dan didengar oleh Presiden, karena pada pertemuan hari ini juga hadir perwakilan dari Kementerian Perhubungan. Walaupun ganjil genap diberlakukan tetap harus dipikirkan solusi jangka panjangnya, karena kalau tetap begini, akan ada potensi yang hilang.

Bupati Cianjur, Herman Suherman mengungkapkan, pertemuan ini begitu penting demi pembangunan jalur Puncak 2, yang lebih penting lagi adalah pemerintah pusat bisa mendengar aspirasi dari bawah. Kami Kabupaten Cianjur sangat merasakan imbasnya.

“Dulu wilayah Cipanas itu ramai wisatawan, sekarang sepi, karena mau ke Cianjur dari Jakarta, Puncak macet, dari Bandung mau ke Cianjur juga macet, dari Sukabumi juga macet, sehingga kami di Kabupaten Cianjur sangat terdampak dengan sepinya wisatawan. Orang-orang pasti sudah lelah mau ke Cianjur akibat berlama-lama di jalan karena macet, akhirnya mereka tidak sampai masuk Cianjur,” ungkap Herman.

Herman menuturkan, untuk kebijakan ganjil genap, Kabupaten Cianjur setuju, terima kasih kepada Kementerian Perhubungan bahwa kebijakan ganjil genap ini dikecualikan untuk warga Cianjur asalkan memperlihatkan KTP.

Selanjutnya, Kepala Sub Direktorat Lalu Lintas Transportasi Darat, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bram Hertasning mengatakan, masalah Puncak sudah menjadi perhatian nasional karena kemacetannya semakin lama dianggap dapat mempengaruhi pada hal-hal lain, disamping itu ekonomi dan pariwisata Puncak perlu juga mendapat perhatian.

“Kami melakukan beberapa kali rapat koordinasi untuk menemukan titik temu. Terakhir difasilitasi Ditjen Perhubungan Darat, kami juga mengundang warga Puncak. Jadi solusi yang kita ambil adalah mencari titik temu, tetap memperhatikan pariwisata dan perekonomian Puncak, tapi kemacetan lalu lintas juga ada solusinya, karena yang kita takutkan jika macet kita biarkan, justru bisa mempengaruhi perekonomian dan pariwisata Puncak,” ujarnya.

Soal ganjil genap, lanjutnya, di tengah kontroversinya, ini memang sudah menjadi kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas yang sudah terintegrasi untuk wilayah aglomerasi. Garis besarnya soal ganjil genap kita bekerjasama dengan Kepolisian.

“Diskresi kepolisian berlaku, ketika ganjil genap diberlakukan tapi kondisi di lapangan memerlukan manajemen rekayasa lalu lintas, kami berikan kebebasan Kepolisian melakukan diskresi, seperti penerapan sistem satu arah atau one way,” katanya.

Kapolres Bogor, AKBP Harun menjelaskan, pelaksanaan ganjil genap dilakukan oleh wilayah-wilayah aglomerasi secara terintegrasi. Ada beberapa langkah yang sudah kita lakukan, kita melihat penumpukan ini ada di Gadog, maka kami membuat terobosan lagi dengan memecah pintu masuk ke Puncak.

“Kita buat tiga titik, yakni masuk dari Cibanon, Sentul Selatan, dan dari Gadog, dengan tiga titik masuk ke Puncak ini, semua kendaraan tidak menumpuk di Gadog. Kemudian kita juga menambah titik-titik pengecekan, untuk bisa mengurangi arus lalu lintas terutama untuk roda dua,” jelasnya.

Selanjutnya, kata Kapolres Bogor, kita lakukan juga penegakan hukum, agar memberikan efek jera yang tujuannya untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Semoga dengan pertemuan ini kita bisa menyelaraskan gagasan, dengan tujuan masyarakat Puncak nyaman dan wisatawan juga nyaman.

Pengamat tata kota sekaligus Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Bogor Yayat Supriatna menuturkan, Puncak sudah menjadi perhatian serius Presiden, rupanya beliau sudah menegur dua kali bagaimana persoalan Puncak bisa diatasi, oleh karena itu Menteri Perhubungan sampai turun ke Puncak.

“Untuk jangka pendek kita perlu mengeluarkan solusi dalam bentuk regulasi hukum, tapi aturan ini akan mengikuti aturan hukum yang lebih tinggi, dan bagaimana ganjil genap ini bisa menjadi kekuatan besar untuk sementara ketika pandemi masih ada,” tuturnya.

Ia menambahkan, ketika ganjil genap ini dianggap menjadi solusi paling optimal jangka pendek sampai kita menemukan solusi jangka panjangnya, maka kita harus bersatu. Mudah-mudahan apa yang kita gagas hari ini bisa menghasilkan langkah-langkah solutif dan bisa menjadikan Puncak sebagai tempat wisata yang berkualitas.   (eml)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *