Dinas UMKM Kabupaten Bogor Akui Peminat BLT Melonjak Drastis

Bogor, kabarpokja.com
Peminat Bantuan Langsung Tunai (BLT), sebesar Rp.2,4 Juta dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM), khususnya masyarakat Kabupaten Bogor melonjak drastis.Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Yudi Taufik kepada Wartawan saat ditemui di ruang kerjanya Selasa (10/11/2020) siang.

Menurut Taufik pada gelombang pertama masyarakat pihak Dinas UMKM Kabupaten Bogor mengajukan sekitar 28 ribu berkas kepada kementerian Koperasi Pusat dan dari jumlah tersebut hingga kini tidak semua yang mengajukan di acc, bahkan informasi terakhir untuk gelombang pertama yang di tutup sekitar pertengahan September 2020 lalu.

Lanjut Taufik, baru sampai tahab 11 dan 12 yakni sekitar 8 ribu orang itu yang kami dapatkan dari BRI Cibinong sedang informasi dari BRI Dewi Sartika dan Cibubur. hingga kini kami belum dapat kabarnya timpal laki laki berkacamata tersebut.

“Sementara di gelombang kedua yang di buka kembali selang beberapa hari setelah penutupan gelombang pertama pada bulan September, pihak Dinas UMKM Kabupaten Bogor telah menerima sekitar 210 ribu berkas dari masyarakat Kabupaten Bogor yang hingga kini belum ada yang cair terlebih menurut Taufik akan menyelesaikan gelombang pertama dulu,”aku Taufik.

Ketika dikonfirmasi bagaimana sebenarnya peroses Bantuan Langsung Tunai terebut mengingat kondisi di masyarakat saat ini terdapat perbedaan pandangan mengenai BLT Rp. 2,4 juta tersebut.

Sebagaian masyarakat mengaku bingung dengan keberadaan bantuan tersebut sebab beredar informasi bahwa peroses untuk mendapatkan uang bantuan tersebut terkesan gampang dan mudah yang penting memiliki Surat Keterangan Usaha ( SKU ) dari Desa Setempat .untuk itu pihak Dinas UMKM Kabupaten Bogor melalui Bidang Perberdayaan Usaha Mikro menjelaskan bahwa informasi tersebut sama sekali tidak benar karena dalam pengajuan , masyarakat di tuntut untuk mengikuti aturan yang berlaku yang di tetapkan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UMKM pusat sebagai berikut :

Syarat pertama yakni, sebagai warga Negara Indonesia, kedua memiliki nomor induk kependudukan ( NIK ), ke-tiga memiliki usaha mikro yang di buktikan dengan surat calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan,  ke empat Bukan Aparatur Sipil Negara, kelima Bukan Anggota Tentara nasional Indonesia ( TNI ) ke enam Bukan Anggota Kepolisian Republik Indonesia , ke tujuh bukan pegawai BUMN atau Pegawai BUMD. , ke delapan tidak sedang menerima pinjaman kredit atau KUR /atau kredit dari pinjaman perbankan lainnya ke sembilan memiliki surat keterangan Usaha ( SKU ), mengisi frofil usaha mikro dan surat pernyataan dari pelaku usaha bahwa masih aktif ( formulir dapat di unduh melalui link bit.iy3i7H2EI ),dan yang terakhir pelaku usaha mikro mendaftar sendiri melalui link: bit ly/BIODATAUKM.

“Batas waktu pendaftaran hingga November 2020 . selain itu Yudi juga menjelaskan persyaratan lainnya seperti harus memiliki Rekening BRI dan jika bantuan sudah masuk dan tidak di ambil selama 3 bulan maka uang tersebut akan di tarik kembali ke kas Negara,” tambah Taufik.

Lebih lanjut Taufik mengatakan, pihaknya dalam hal ini hanya mempasilitasi masyarakat kabupaten bogor untuk mengajukan kepada Kementerian Koperasi dan UMKM pusat khususnya masyarakat yang memiliki usaha alias UMKM yang aktif dan itu di ajukan secara Pribadi bukan kelompok atau lembaga , meski pihaknya juga tidak menampik ada beberapa lembaga atau kelompok yang mengkolektifkan berkas tersebut seperti Forum Jokowi dan GPI , namun sekali lagi pihaknya mengingatkan itu sama sekali tidak berpengaruh karena kami tetap mengajukan kepada kementerian secara Pribadi atau perorangan ucapnya.

Menanggapi kabar beredarnya isu bahwa ada oknum yang bermain, bisa lewat belakang dengan catatan mendapatkan 1,8 juta bukan 2,4 juta dengan tegas Yudi Taufik mengatakn itu tidak benar bagai mana mungkin orang tersebut akan dapat 1,8 sementara bantuan tersebut langsung masuk ke rekening si pemilik bantuan ,namun pihaknya mengingatkan bahwa uang ini adalah uang Negara pihak UMKM juga akan di audit nantinya hanya saja ketika dikonfirmasi apakah pengajuan ini di survy apa tidak pihaknya mengaku untuk gelombang pertama itu di survey namun untuk gelombang kedua karena waktu sangat mepet sementara pengajuan ribuan maka hingga kita kami belum survey dan masih melakukan rapat untuk jalan keluarnya tapi yang pasti ini uang Negara tidak mungkin kalo tidak ada pertanggung jawaban tutur Yudi . ( dauri )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *