Secara Virtual Dengan Gubernur Jabar Pemkab Bogor ikuti Rakor Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

Bogor, kabarpokja.com

Pemerintah Kabupaten Bogor yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bogor, Nuradi, Wakil Ketua DPRD, M.Romli dan Kapolres Bogor AKBP Harun ikuti Rakor Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah di Jawa Barat.

Secara virtual dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di  Ruang Rapat I Setda Kabupaten Bogor, Jumat (3/9). Ridwan Kamil meminta agar seluruh Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat meningkatkan koordinasi untuk mengoptimalkan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, Walikota, Bupati, Kapolres dan Dandim harus meningkatkan koordinasi dalam penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah di Jawa Barat, serta menguatkan kerelawanan Covid-19.

“Nanti akan ada surat dari kami berkaitan dengan penguatan koordinasi, karena masa pandemi Covid-19 ini sangat luar biasa untuk meminimalisir miss komunikasi,” tegas Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil menegaskan, agar seluruh Kepala Daerah se-Jawa Barat terus meningkatkan kedisiplinan dan kewaspadaan meskipun pandemi Covid-19 sudah melandai. Salah satunya dengan mempercepat vaksinasi Covid-19, ia meminta agar para Dandim, Kapolres, dan Korem untuk  mempercepat vaksinasi, serta meningkatkan kewaspadaan kerumunan lalu lintas diperhatikan, lakukan dengan humanis.

“Perkuat kerelawanan Karang Taruna Kota/Kabupaten se-Jawa Barat. Saya berterima kasih kerja yang luar biasa Jawa Barat. Patut kita syukuri situasi seperti ini karena kita sudah mengalami situasi luar biasa di bulan-bulan lalu. 

Melihat negara lain yang nyaman, buka masker akibatnya mereka kewalahan dengan lonjakan kasus yang tinggi. Kita jangan terburu-buru, membebaskan segala hal, mudah-mudahan memakai disiplin Protokol Kesehatan ini  jadi budaya di masyarakat kita,” tuturnya,

Secara virtual, Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Dofiri menambahkan, dirinya meminta penguatan kerjasama antara TNI, Polri, Satpol PP dan Dishub terus dilakukan berkaitan dengan pengawasan dan peningkatan kewaspadaan di tempat mobilitas orang, salah satunya kawasan Puncak.

“Kebijakan ganjil genap ini perlu dilakukan, karena penyekatan itu sudah kurang pas. Kalau ganjil genap tidak efektif, baru buka tutup, kalau tidak efektif juga baru penyekatan Jumat-Sabtu-Minggu kita lakukan uji coba,” tutupnya.

Editor  : redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *