Sertifikat Tanah ( PTSL) 2019 Tak Kunjung Usai, Kinerja ATR / BPN Kabupaten Bogor Dipertanyakan.

Bogor, kabarpokja.com

Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat, baik antar keluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antarpemangku kepentingan (pengusaha, BUMN dan pemerintah).

Itulah sebabnya masyarakat selalu dibuat pusing ketika pengajuannya sertifikatnya belum selesai terlebih pengajuan tersebut sudah memasuki tahun ke 3, “ya kami mengajukan sertifikat tersebut dari bulan maret 2019 hingga kini belum juga selesai” ujar pemohon ptsl Desa Cimandala warga RT 03/03 A.Yusuf kepada kabarpokja.com rabu 15/9/21.

Di kampung Mandalasari RT 03/03 ada 5 orang yang belum terselesaikan, dari informasi yang didapat ada beberapa hal yang menurut mereka ga masuk akal , contoh tanah yang di ajukan pemohon jelas adalah merupakan tanah warisan dari orangtuanya ( Bapak Sa,aman Almarhum – red ) dan tanah yang telah memiliki bangunan tersebut adalah merupakan hunian mereka dari jaman dahulu, artinya belum pernah di perjual belikan, sehingga sangat terkejut saat BPN menyampaikan bahwa surat tersebut terhambat di peroses karena ada NIB atas nama orang lain di atas tanah tersebut , dan itu sangat tidak masuk akal, ini ada permainan oknum, siapa yang bermain kita tidak tahu ujarnya.

Dari data yang di dapat bahwa di Kp Mandalasari RT 03/03 ada 5 berkas yang belum terselesaikan dari pengajuan tahu. 2019, yakni atas nama Andy Yusuf, ibu Armayanti, Nano Darsono,Jaelani Bustami, dan Hartatik, kelima berkas tersebut menurut informasi yang di himpun di ATR/BPN Kabupaten Bogor berbeda beda.

Saat itu kepala BPN/ATR Kabupaten Bogor Setyo dengan terang benderang bahwa ptsl ini sebagai program pemerintah untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan sertifikat atas tanah yang mereka miliki, semua bisa di peroses sepanjang itu tidak sengketa ungkapnya saat dihubungi.

Lambannya proses pembuatan sertipikat tanah menjadi momok tersendiri bagi pemohon, masyarakat mulai mempertanyakan kinerja ATR/BPN Kabupaten Bogor selama ini.


Masyarakat juga mengetahui bahwa Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018.
Lantas kenapa ATR/ BPN kabupaten Bogor begitu lamban dalam penyelesaian sertifikat tersebut, ungkap pemohon sertifikat lainnya.

Saat itu beberapa kali dipertanyakan kepada Kepala.Kantor BPN, namun laki laki berkacamata tersebut selalu mengarahkan kepada ketua panitia ajudikasi ptsl wilayah yakni ibu Subekti, sayangnya ibu Subekti beberapa dicoba di konfirmasi terkesan enggan ditemui sampai pada akhirnya tersiar kabar ibu Subekti pindah di kantor cabang Bogor timur, dan sertifikat ptsl atas tersebut hingga kini belum selesai. ( Dauri )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *